Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan – Kajian Pemerintah Kabupaten di Indonesia 2022

Daya saing daerah secara berkelanjutan merupakan manifestasi komitmen bangsa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Benang merah atas kesepakatan pada dua agenda global (KTT G20 dan COP 27) menekankan adanya keharusan untuk mewujudkan kelestarian pembangunan yang berdampak pada penguatan ekonomi antar bangsa. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam menderivasikan spirit keberlanjutan di level daerah. Namun, hingga kini daya saing Indonesia masih berada pada level sedang dan belum dibangun di atas prinsip berkelanjutan. Mengalir dari problematika tersebut, KPPOD melakukan pemutakhiran “Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB)” sebagai lanjutan dari IDSDB 2020 untuk mengukur capaian keberhasilan daerah dalam penguatan daya saing secara berkelanjutan dengan dukungan dari the Packard Foundation.

Daya saing daerah berkelanjutan dimaknai sebagai keunggulan kompetitif daerah yang terbentuk dari interaksi institusi, kebijakan, dan kinerja dalam jangka panjang guna menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan keberlanjutan ekonomi, mewujudkan inklusi sosial, serta pelaksanaan tata kelola berkelanjutan. IDSDB dibentuk empat pilar yang saling menunjang: lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Empat pilar tersebut menjadi sokoguru manifestasi daya saing daerah berkelanjutan yang idealnya dapat dilaksanakan oleh daerah secara konkret. Empat pilar DSDB dibentuk atas porsi bobot yang setara, yakni dua puluh lima persen (25 persen). IDSDB dikalkulasikan secara komposit pada seluruh pilar (17 variabel dan 34 indikator) melalui metode rata-rata geometrik (geomean). 

Sebagian besar indikator belum bekerja optimal dalam penguatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Hanya tujuh indikator (44 persen) yang memiliki capaian dengan status sangat tinggi dan tinggi. Indikator yang memiliki kinerja sangat tinggi antara lain kondusivitas keamanan, partisipasi masyarakat, dan ketenagakerjaan. Sedangkan yang berkinerja tinggi adalah akuntabilitas, kesetaraan gender, infrastruktur ekonomi, dan ekosistem investasi. Kinerja yang rendah ditunjukkan indikator kemampuan fiskal daerah.

Raihan daya saing daerah berkelanjutan pada umumnya berada pada level sedang (capaian skor 30 sd 60). Capaian kinerja tersebut juga didominasi daerah-daerah di Kawasan Indonesia Barat (94 daerah) dan Kawasan Indonesia Tengah (33 daerah). Capaian tingkat daya saing daerah berkelanjutan daerah Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan torehan capaian antar pilar dimana dari empat pilar yang diamati, tidak semuanya menunjukkan kinerja yang tinggi. Misalnya, daerah yang memiliki keunggulan pada pilar lingkungan lestari relatif memiliki persoalan serius pada pilar ekonomi berkelanjutan, demikian juga sebaliknya. 

Kinerja Daya Saing Daerah Berkelanjutan mengalami ketimpangan antar kawasan. Pautan yang lebar ini menunjukkan fenomena yang sama dengan temuan kajian sebelumnya. Kesenjangan antar wilayah terlihat dimana daerah dengan kategori daya saing tinggi didominasi oleh wilayah Jawa-Bali, sedangkan pada regio yang lain nampak hanya sebagian kecil daerah yang memiliki daya saing dengan level tinggi. Citra ini sejalan dengan realitas bahwa persoalan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah serius di Indonesia. 

Kajian ini menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti sebagai akselerator implementasi komitmen global terkait SDGs. Pada pilar lingkungan lestari, diharapkan hal ini menjadi agenda prioritas ke depan terutama dalam mendukung pembangun berkelanjutan di daerah. Sedari dini, pembangunan daerah mulai memprioritaskan pemeliharaan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan dinamika risiko bencana di daerah. Refleksi atas kinerja pilar ekonomi berkelanjutan menuntut daerah untuk melakukan daya dukung wilayah, optimalisasi sektor basis lestari, kemandirian fiskal menjadi agenda prioritas dalam peningkatan kinerja pilar ekonomi berkelanjutan. 

Kick off penguatan DSDB dapat dimulai dari pembenahan secara struktural dan komprehensif pada pilar inklusi sosial dan tata kelola berkelanjutan. Pekerjaan rumah daerah untuk pilar inklusi sosial ialah penguatan Infrastruktur kesehatan sebagai bagian dari penguatan kualitas SDM. Di sisi lain, perempuan diberikan akses yang lebih luas dalam perumusan kebijakan publik dan aktivitas penguatan daya saing daerah berkelanjutan. Terakhir, perbaikan yang perlu dilakukan dalam pilar tata kelola berkelanjutan ialah pengembangan inovasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pada sisi praktis. Pemerintah pusat menerbitkan aturan yang mendorong daerah untuk memprioritaskan kebijakan dan realisasi investasi hijau.

Catatan kajian DSDB memberikan peta jalan internalisasi dan implementasi agenda global tersebut hingga level daerah. Penguatan kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkelanjutan pada aspek kewenangan, keuangan, hingga pembinaan dan pengawasan merupakan langkah teknokratis untuk penguatan IDSDB daerah. Selain itu, penting bafgi daerah untu melakukan penguatan sistem penyediaan data (Pusat dan Daerah) sebagai “profil dan portofolio investasi’ daerah. Pada akhirnya, daya saing daerah berkelanjutan merupakan peta jalan pertobatan ekologis dalam pembangunan daerah.

Kajian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi semua stakeholders sebagai materi diskursus dalam tata kelola kebijakan publik terkait, mulai dari perancangan, implementasi dan monitoring-evaluasi dan arena saling belajar antar-daerah untuk menduplikasi dan/atau menggali praktik baik dari daerah lain. Untuk itu, kajian ini tidak berhenti di publikasi laporan, tetapi diseminasi hasil merupakan langkah lanjut yang mesti diselesaikan. KPPOD bersama Terra Komunika dan Kinara Indonesia melalui dukungan the Packard Foundation, akan melakukan sejumlah rangkaian komunikasi, advokasi, dan asistensi teknis untuk optimalisasi penggunaan hasil kajian oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)